Bappenda Provinsi NTB melaksanakan rapat penyusunan data potensi PAD pada Kamis 27 Februari 2025. 

Sebagaimana diketahui bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari tujuh jenis pajak daerah, yaitu : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Alat Berat;
6. Pajak Rokok;
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).